Cari Pertanyaan atau Jawaban
Kirim Pertanyaan
Pertanyaan yang diajukan khusus berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

Frequently Asked Question
Kami dari PDAM mau menanyakan apakah PDAM juga pengadaan barang dan lelang harus di online kan di kab. sarolangun???
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010  tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah pasal 2 ayat (1) huruf b dinyatakan bahwa ruang
lingkup Peraturan Presiden ini meluputi Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi
di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau
seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

Pada penjelasan ayat tersebut diatas, dijelaskan yang dimaksud dengan
Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi adalah pengadaan untuk belanja modal
dalam rangka penambahan aset dan/atau peningkatan kapasitas sebagaimana
tercantum dalam DPA. Penggunaan APBD dalam bentuk Penyertaan Modal
Daerah dalam bentuk transfer rekening yang digunakan oleh BUMD baik untuk
operasional maupun untuk investasi tidak wajib berpedoman kepada Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; untuk lebih jelasnya lagi silahkan hubungi LPSE Kab. Sarolangun, terimakasih.
Ass. Paket sdh deal tiba - tiba terjadi pengurangan dana DAK Th. 2016,: 1. Bagaimana Cara membatalkan paket untuk di buat paket baru2. Bagaimana Merevisi Jumlah Pesanan Pada Paket yag sudah Deal.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah pasal 66 ayat (5) jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (5) dinyatakan bahwa
HPS digunakan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang
sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan
Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran;

Dengan demikian, bilamana perubahan anggaran menghasilkan pagu anggaran
yang lebih kecil dari HPS maka dinyatakan pelelangan gagal, karena nilai HPS
diatas pagu anggaran. PA/KPA menyatakan pelelangan gagal dengan tindak lanjut
pelelangan baru dengan HPS baru sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia;
untuk lebih jelas lagi silahkan hubungi BLP, terimakasih.....

halo pak gimana cara aktifasi agregasi secara nasional data perusahaan
Setelah terdaftar di LPSE lanjutkan login kemudian ikuti langkah selanjutnya nati ada pilihan menu untuk agregasi nasional dan pilih yes, jika kurang jelas silahkan kunjungi sekretariat LPSE Kabupaten Sarolangun, terimakasih.